• Selamat Datang di Website Resmi ATAKI Jabar

    lorem Ipsum

  • Lorem Ipsum

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  • Lorem Ipsum

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  • Lorem Ipsum

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  • Lorem Ipsum

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  • Lorem Ipsum

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Posted by Ataki Jabar
| 21.1.13
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua kali mengoreksi kalimat yang disebutkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Pemandangan itu terjadi ketika Djoko memberikan penjelasan mengenai rencana pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

Peristiwa bermula ketika Djoko tengah memberikan panjang lebar mengenai program kerja pemerintah untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Salah satunya membahas usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membuat sodetan di Sungai Ciliwung yang terhubung langsung dengan Kanal Banjir Timur (KBT).

Menurut Djoko, Indonesia mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1,4 triliun dari Bank Dunia. Dana tersebut dibagi menjadi dua, yakni Rp 600 miliar digunakan untuk Kementerian PU dan Rp 800 miliar diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Di tengah penjelasannya, Djoko menyebut kata Banjir Kanal Timur (BKT). Karena tidak sesuai dengan tata bahasa, SBY langsung mengoreksi perkataan Djoko.

"Saya berterimakasih pak untuk Pesanggrahan dan Kali Angke. Pekerjaan terhambat karena pembebasan tanah, tapi sekarang pak gubernur sudah siapkan Rp 400 miliar untuk pembebasan tanah, tapi prosesnya saya kira juga harus dibantu oleh bapak gubernur. Nah kemudian, yang terakhir yang kira-kira memberikan solusi lebih cepat itu men-divert atau memindahkan dari Kali Ciliwung ke BKT," papar Djoko di GOR Otista, Jakarta Timur Minggu (20/1).

"Saya koreksi ya, itu bukan Banjir Kanal, itu bahasa Belanda. Kita orang Indonesia, gunakan tata bahasa Indonesia yang benar. Kanal Banjir Barat, Kanal Banjir Timur," sanggah SBY.

Mendapat teguran, sembari mengucapkan terima kasih, Djoko berkilah kata-katanya itu terucap karena masih ada sejumlah orang yang menuliskan BKT. "Ya Pak, terimakasih Pak. Jadi ini sungai Ciliwung menuju ke Kanal Banjir Timur. Tapi ini masih ada menulis BKT," kilahnya.

Usai teguran pertama, Djoko kembali memberikan penjelasan sesuai ide yang diungkapkan Jokowi kepada SBY. Namun, untuk kedua kalinya, lidah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini kembali mengucapkan singkatan BKT.

"Ya pak, kemarin bersama Pak Jokowi saat banjir itu mengambil air di Ciliwung saat banjir besar, dan sebagian dari banjir itu kita lewatkan terowongan masuk dan Kanal Banjir Timur. Seperti saya perlu informasikan, pada banjir sekarang ini banjirnya luar biasa, BKT ini kosong," katanya memberikan penjelasan.

"Nah lupa," sindir SBY.

Mendengar itu, Djoko cepat-cepat memperbaiki kalimatnya.

"Eh, Kanal Banjir Timur, kosong. Sehingga kami berkeyakinan kalau ini bisa kita bangun, mengoptimalkan Kanal Banjir Timur ini, maka akan terjadi pengurangan banjir yang signifikan di wilayah Ciliwung. Saya kira itu," tandasnya.

Sebelumnya, SBY kembali blusukan ke posko pengungsi korban banjir di Gelanggang Olahraga Remaja, Jl Otto Iskandar Dinata, Bidara Cina, Jakarta Timur. Kepala negara sempat menemui sejumlah pengungsi dan meninjau langsung bantuan dari pemerintah kepada warga.

Sumber: Merdeka.com
Posted by Ataki Jabar
| 9.1.13
JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum mengeruk sungai Citarum menyusul kembali meningginya sedimentasi di sepanjang sungai tersebut guna mengantisipasi ancaman banjir besar.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Muhammad Hasan mengatakan pengerukan sungai tersebut merupakan proyek tahun jamak yang dibagi menjadi lima paket senilai Rp1,1 triliun.

"Saat ini kami melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum tengah mengeruk bagian hulu sungai Citarum di kawasan Balai Endah sebanyak 7,8 juta meter kubik," katanya kepada Bisnis, Selasa (8/1).

Dia memaparkan sebelumnya, pada 2004 pemerintah juga pernah melakukan pengerukan sungai yang melintas di provinsi Jawa Barat tersebut  mampu menampung debit air  hingga 400 meter kubik per detik.

Namun, dalam waktu enam tahun sedimentasi meninggi kembali dipicu kerusakan hutan dan rusaknya ekosistem di sekitar kawasan tersebut. Pengerukan ini, ujarnya, ditargetkan akan selesai pada 2014.

sumber : bisnis.com

Posted by Ataki Jabar
| 4.1.13
JAKARTA-Kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi yang kompoten bersifat baik ahli maupun terampil merupakan suatu keniscayaan mengingat proyek Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menelan biaya yang tidak sedikit.

"Nilai investasi infrastruktur 2010-2015 diperkirakan mencapai lebih 1.700 triliun," ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi PU Bambang Goeritno di Jakarta, Kamis (3/1).

Adapun peran strategis sektor konstruksi terhadap perekonomian nasional tidak diragukan lagi. Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 mencatat, sektor konstruksi menyumbang 10,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sementara tenaga kerja konstruksi terampil dan profesional sangat sedikit. Data BP Konstruksi menyebutkan dari tenaga kerja konstruksi yang berjumlah sekitar 6,34 juta orang, kelompok tenaga ahli sekitar 10% dan kelompok tenaga terampil 30% dan kelompok buruh kasar sekitar 60%.

"Isu strategis yang saat ini perhatian kami yakni melakukan pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi yang bertindak tidak profesional, memberikan sanksi dan penghargaan pada penyedia jasa konstruksi," ujarnya

Dia menuturkan, sebagai gambaran, penyedia jasa konstruksi nasional saat ini lebih banyak didominasi oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil berkisar 89% sementara Badan Usaha Kualifikasi Besar hanya 7% dari sekitar 6.000-an Badan Usaha Konsultan. Sementara kontraktor kecil 88 %,  dan kontraktor besar hanya 1% dari sekitar 182 ribu kontraktor.

sumber : bisnis.com
Posted by Ataki Jabar
| 4.1.13
JAKARTA--Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja guna mendorong pertumbuhan jasa konstruksi Indonesia di era persaingan pasar yang semakin ketat.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno mengatakan lembaga tersebut diharapkan dapat menghadirkan kualitas-kualitas unggulan bagi badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi.

"Maraknya penyedia jasa konstruksi yang bertindak tidak profesional dan kurangnya ketersediaan tenaga ahli menjadi faktor pendorong dibutuhkannya sebuah lembaga untuk menangani hal tersebut," ujarnya dalam jumpa wartawan, Kamis (3/1).
 
Bambang menyebutkan unit tersebut sudah didirikan dan ditargetkan akan beroperasi pada Januari 2013.
 
sumber : bisnis.com
Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
profil ataki







TENTANG ATAKI

asosiasi tenaga ahli konstruksi indonesia
Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau ATAKI didirikan pada tanggal 22 Oktober 1999 berdasarkan UU No.18 tahun 1999 dimana pemerintah melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) membuat program Sertifikasi Keahlian dalam rangka perkembangan di bidang jasa kontruksi yang semakin pesat dan menuntut profesionalisme serta daya saing yang tinggi.

ATAKI dilegalitaskan pada tanggal 26 April 2003. AD/RT ATAKI disahkan oleh Notaris Muchammad Agus Hanafi kemudian pada tanggal 4 Agustus 2004 dan ATAKI telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pendaftaran nomor : 78/Leg/RUB/2004.

Pendirian ATAKI sendiri sebenarnya dimaksudkan agar adanya kesetaraan antara tenaga kerja konstruksi Indonesia dengan internasional yang berlandaskan tertib serta taat dengan aturan yang dibakukan oleh LPJK yaitu SKKNI (Standar kompetensi kerja Nasional Indonesia) .Selain itu pekerja dan pengusaha di dunia konstruksi Indonesia juga harus selalu belajar dan terbuka atas saran kritik yang membangun demi kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan mereka sendiri.

Mengacu kepada keinginan untuk memajukan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya tenaga konstruksi di Indonesia pada awal tahun 2005 ATAKI melayani sertifikasi Arsitektural dan Sipil, ternyata ATAKI mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat konstruksi di Indonesia karena dalam waktu yang singkat anggota ATAKI telah mencapai 1.500 anggota dan tersebar di seluruh Indonesia.
Pada bulan November 2006 demi memenuhi tuntutan tenaga pekerja konstruksi Indonesia khususnya agar dapat menghasilkan tenaga terbaik di bidangnya ATAKI merambah layanan di bidang mekanikal dan tata lingkungan dengan meningkatkan pelayanan yaitu dengan tidak hanya menerbitkan sertifikasi keahlian namun juga untuk sertifikasi keterampilan dengan kualifikasi Level I (pelaksana), Level II (mandor) dan Level III (tukang) juga pelatihan dan pembekalan bagi tenaga konstruksi.

Sebagai salah satu Asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk duduk didalam kelompok unsur LPJK tingkat Nasional dan LPJK Provinsi diberbagai daerah sesuai dengan Keputusan Menteri PU No.154/KPTS/M/2011 dan No.258/KPTS/M/2011 serta terakreditasi A di LPJKN, ATAKI telah memiliki ribuan anggota Tenaga Kerja dari berbagai perusahaan-perusahaan ternama, baik berlatar belakang Kontraktor maupun Konsultan.
Saat ini, layanan bidang ATAKI dalam menangani Sertifikasi Keahlian terdiri dari : SIPIL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, TATA LINGKUNGAN dan beberapa bidang lain

ATAKI JAWA BARAT
ataki jabarATAKI Jawa Barat merupakan Perwakilan ATAKI di wilayah Provinsi Jawa Barat dan telah berpengalaman dalam menangani Sertifikasi Keahlian & Sertifikasi Keterampilan, dari berbagai perusahaan-perusahaan ternama di wilayah Provinsi Jawa Barat, baik berlatar belakang Kontraktor maupun Konsultan. ATAKI Jawa Barat selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada tenaga-tenaga ahli profesional, dimana usaha tersebut menjadikan ATAKI Jawa Barat sebagai salah satu Asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk duduk di kelompok unsur LPJK tingkat Provinsi, sesuai dengan Keputusan Menteri PU No.258/KPTS/M/2011

FacebookTwitterGoogle+


ISO 9001 : 2008
iso 9001 : 2008 ataki
ATAKI telah mendapat Sertifikat ISO 9001 : 2008 dari ACM UKAS, dimana sebelumnya pada tahun 2006, ATAKI telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000 dari ANZ (Badan Akreditasi Sertifkasi ISO Negara Australia dan New Zealand). Hal ini merupakan usaha ATAKI dalam rangka melayani dan standarisasi mutu produk berdasarkan komitmen ATAKI yang professional, akurasi dan kompetensi.

VISI & MISI
VISI
Menjadi asosiasi professional terdepan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih mandiri dan mempunyai daya saing tinggi.

MISI
Menginventarisir kekuatan sumber daya manusia dalam bidang keahlian atau keterampilan konstruksi di seluruh indonesia Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembekalan agar mampu meningkatkan kuatlitas pelayanan kepada masyarakat.

Jadilah bagian dari kami, dan menjadi tenaga ahli profesional dan terdepan.
Profesionalism starts here ! 

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
UNDANG-UNDANG & PERATURAN PEMERINTAH
Nam sit amet lacus sit amet ipsum auctor eleifend. Quisque vitae justo eu neque mattis pellentesque. Suspendisse tristique. Nulla facilisi. Pellentesque hendrerit tristique turpis. Pellentesque eget mi. Vestibulum a lacus.
Undang-Undang Peraturan Pemerintah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nam sit amet lacus sit amet ipsum auctor eleifend. Quisque vitae justo eu neque mattis pellentesque. Suspendisse tristique. Nulla facilisi. Pellentesque hendrerit tristique turpis. Pellentesque eget mi. Vestibulum a lacus.
Peraturan Keputusan Instruksi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Nam sit amet lacus sit amet ipsum auctor eleifend. Quisque vitae justo eu neque mattis pellentesque. Suspendisse tristique. Nulla facilisi. Pellentesque hendrerit tristique turpis. Pellentesque eget mi. Vestibulum a lacus.
Peraturan Keputusan Surat EdaranInstruksi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Nam sit amet lacus sit amet ipsum auctor eleifend. Quisque vitae justo eu neque mattis pellentesque. Suspendisse tristique. Nulla facilisi. Pellentesque hendrerit tristique turpis. Pellentesque eget mi. Vestibulum a lacus.
Peraturan Keputusan Surat EdaranInstruksi

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Nam sit amet lacus sit amet ipsum auctor eleifend. Quisque vitae justo eu neque mattis pellentesque. Suspendisse tristique. Nulla facilisi. Pellentesque hendrerit tristique turpis. Pellentesque eget mi. Vestibulum a lacus.
Peraturan Kepala Keputusan Surat Edaran

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Nam sit amet lacus sit amet ipsum auctor eleifend. Quisque vitae justo eu neque mattis pellentesque. Suspendisse tristique. Nulla facilisi. Pellentesque hendrerit tristique turpis. Pellentesque eget mi. Vestibulum a lacus.
Peraturan Keputusan Surat Edaran

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13




KEANGGOTAAN
Nam sit amet lacus sit amet ipsum auctor eleifend. Quisque vitae justo eu neque mattis pellentesque. Suspendisse tristique. Nulla facilisi. Pellentesque hendrerit tristique turpis. Pellentesque eget mi. Vestibulum a lacus.
Syarat Keanggotaan Kartu Tanda AnggotaKode EtikDaftar Sanksi

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
No. Peraturan
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.56 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.35 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.47 Tahun 2009
Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.67 Tahun 2005
Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
No. Peraturan
1. Peraturan Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 88/M-IND/PER/10/2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 42/M-IND/PER/4/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib
2. Peraturan Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 82/M-IND/PER/8/2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 20/M-IND/PER/2/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib
3. Peraturan Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 42/M-IND/PER/4/2011
Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib
4. Peraturan Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 23/M-IND/PER/2/2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 90/M-IND/PER/8/2010 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (BJ.D) Secara Wajib
5. Peraturan Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 20/M-IND/PER/2/2011
Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib
6. Peraturan Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 15/M-IND/PER/2/2011
Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 90/M-IND/PER/8/2010
Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (BJ.D) Secara Wajib

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
No. Peraturan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
No. Surat Edaran
1. Surat Edaran Menteri PU No. 03/SE/M/2013 (new)
Perihal Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/ Remunerasi dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
2. Surat Edaran Menteri PU No. 10/SE/M/2012
Perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKT) pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2013
3. Surat Edaran Menteri PU No. 13/SE/M/2011
Perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement)
4. Surat Edaran Menteri PU No. 09/SE/M/2011
Perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi
5. Surat Edaran Menteri PU No. 08/SE/M/2011
Perihal Standarisasi Penamaan (Nomenklatur) Instansi dan Penyebutan Jabatan Dalam Bahasa Inggris di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
6. Surat Edaran Menteri PU No. IK. 02.02-MN/524
Perihal Kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Surat Edaran Menteri PU No. IK.02.05 - MN/76
Perihal Ketentuan Tentang Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan di Bidang Jasa Konstruksi
8. Surat Edaran Menteri PU No. IK.02.02-KK/112
Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, Sertifikat Keterampilan Kerja sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.05/SE/M/2010 dan 16/SE/M/2010

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
No. Peraturan
1. Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2012
Tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
2. Peraturan Menteri PU No. 12/PRT/M/2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntanbilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan umum
3. Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2012
Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi
4. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2012
Tentang Penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan
5. Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2012
Tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan
6. Peraturan Menteri PU 04/PRT/M/2012
Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan
7. Peraturan Menteri PU 01/PRT/M/2012
Tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan
8. Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
11. Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Menteri PU No. 14/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan  Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri
13. Peraturan Menteri PU No. 13/PRT/M/2011
Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
14. Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus
15. Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum
16. Peraturan Menteri PU No. 09/PRT/M/2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
17. Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011
Tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
18. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011
Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi
19. Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Asing
20. Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
21. Peraturan Menteri PU No. 02/PRT/M/2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah  Untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh BadanUsaha
22. Peraturan Menteri PU No. 24/PRT/M/2010
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
23. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
24. Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2010
Tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
25. Peraturan Menteri PU No. 14/PRT/M/2010
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
26. Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M/2010
Tentang Tata Cara Persyaratan Laik Fungsi Jalan
27. Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2010
Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
28. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2010
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
29. Peraturan Menteri PU No. 23/PRT/M/2009
Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi
30. Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2009
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kota
31. Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2009
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi
32. Peraturan Menteri PU No.09/PRT/M/2009
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang Pekerjaan Umum Untuk Kegiatan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
33. Peraturan Menteri PU No.09/PRT/M/2008
Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
34. Peraturan Menteri PU No.45/PRT/M/2007
Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
34. Peraturan Menteri PU No.207/PRT/M/2005
Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elekktronik

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
No. Keputusan
1. Keputusan LPJKN No. 53/KPTS/LPJK-N/V/2012
Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Yang Telah Mendaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Keputusan LPJKN No. 23/KPTS/LPJK-N/III/2012
Tentang Penetapan Asosiasi Profesi serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang Berwenang untuk Melakukan  Verifikasi dan Validasi serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi
3. Keputusan LPJKN No. 22/KPTS/LPJK-N/III/2012
Tentang Penetapan Asosiasi Yang Dapat Menerima Berkas Permohonan Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi
4. Keputusan LPJKN No. 21/KPTS/LPJK-N/III/2012
Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Yang Telah Mendaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
5. Keputusan LPJKN 20/KPTS/LPJK-N/III/2012
Tentang Penetapan Asosiasi yang Diberi Kewenangan untuk Melakukan Verifikasi dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Konstruksi
6. Keputusan LPJKN No. 15/KPTS/LPJK-N/II/2012
Tentang Registrasi Jasa Usaha Konstruksi Terintegrasi
7. Keputusan LPJKN No. 13/KPTS/LPJK-N/II/2012
Tentang Penetapan Asosiasi Profesi Serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang Berwenang untuk Melakukan Verifikasi dan Validasi Baru serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi
8. Keputusan LPJKN No. 12/KPTS/LPJK-N/II/2012
Tentang Penetapan Asosiasi Profesi Serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang Telah Mendaftar Dapat Menerima Berkas Permohonan Registrasi Ulang
9. Keputusan LPJKN No. 11/KPTS/LPJK-N/II/2012
Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan yang Telah Mendaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
10. Keputusan LPJKN 10/KPTS/LPJK-N/II/2012
Tentang Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan yang diberi Kewenangan Untuk Melakukan Verifikasi dan Validasi untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Konstruksi

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
No. Surat Edaran
1. Surat Edaran LPJKN No.03/SE/LPJK-N/IV/2013 (New)
Perihal Unsur Pelaksana USBU/USTK
2. Surat Edaran LPJKN No. 02/SE/LPJK-N/III/2013 (New)
3. Surat Edaran LPJKN No. 1/SE/LPJK-N/I/2013
Perihal Penjelasan Peraturan LPJK No.2,3,4,5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan LPJK No.02,03,04,05,05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru SBU/SKA/SKTK
4. Surat Edaran LPJKN No. 06/SE/LPJK-N/V/2012
Perihal Petunjuk Teknis Penerapan Sub Bidang dan Bagian Sub Bidang
5. Surat Edaran LPJKN No. 05/SE/LPJK-N/V/2012
Perihal Pelaksanaan Registrasi SBU/SKA/SKTK
6. Surat Edaran LPJKN No. 03/SE/LPJK-N/IV/2012
Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi SBU/SKA/SKTK
7. Surat Edaran LPJKN No. 02/SE/LPJK-N/III/2012
Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi SBU/SKA/SKTK
8. Surat Edaran LPJKN No. 04-UM/LPJK-N/I/2012
Perihal Pendaftaran Asosiasi Profesi & Institusi Diklat
9. Surat Edaran LPJKN No. 01/SE/LPJK-N/I/2012
Perihal Klasifikasi Tenaga Terampil
10. Surat Edaran LPJKN No. 01/SE/LPJK-N/XII/2011
Perihal Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi

Posted by Ataki Jabar
| 2.1.13
No. Peraturan
1. Peraturan LPJK No. 5 Tahun 2013
Tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Konstruksi
2. Peraturan LPJK No. 4 Tahun 2013
Tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
3. Peraturan LPJK No. 3 Tahun 2013
Tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 03 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi
4. Peraturan LPJK No. 2 Tahun 2013
Tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
5. Peraturan LPJK No. 1 Tahun 2013
Tentang Organisasi & Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
6. Peraturan LPJK No. 9 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
7. Peraturan LPJK No. 8 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
8. Peraturan LPJK No. 7 Tahun 2012
Tentang Komite Lisensi Unit Sertifikasi dan Tata Cara Pemberian Lisensi
9. Peraturan LPJK No. 06 Tahun 2012
Tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
10. Peraturan LPJK No. 05 Tahun 2012
Tentang Unit Layanan Sertifikasi Daerah Tenaga Kerja Terampil Konstruksi
11. Peraturan LPJK No. 04 Tahun 2012
Tentang Unit Layanan Sertifikasi Nasional Tenaga Kerja Ahli Konstruksi
12. Peraturan LPJK No. 03 Tahun 2012
Tentang Unit Layanan Sertifikasi Nasional (ULSN) Badan Usaha pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Unit Layanan Sertifikasi Daerah (ULSD) Badan Usaha Pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah
13. Peraturan LPJK No. 02 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Asosiasi Profesi serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang dapat Melakukan Verifikasi dan Validasi untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi
14. Peraturan LPJK No. 01 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan yang dapat Melakukan Verifikasi dan Validasi untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi
15. Peraturan LPJK No. 06 Tahun 2011
Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelaksana LPJKN
16. Peraturan LPJK No. 05 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
17. Peraturan LPJK No. 04 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
18. Peraturan LPJK No. 03 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi
19. Peraturan LPJK No. 02 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

SOCIAL MEDIA


SEO Links Exchanges, Blog Link Building Service Build Your Links For Free, Links Building Service SEO Links Attitude | Free SEO Links Building Free Backlink Service, Links Building 4 Free